Nasional

Sikapi Kebijakan Pemerintah, PB HMI Serukan Semua Elemen Aksi Damai Turun ke Jalan

Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI) menyerukan kepada seluruh eleman baik mahasiswa maupun masyarakat untuk turut ke jalan melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.

Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Zuhad Aji Firmantoro menuturkan, Pada tangggal 20-22 September 2019 telah dilaksanakan rapat pleno Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) di Kaliurang Yogyakarta dengan melibatkan perwakilan cabang se-Indonesia.

“Dalam pleno ini disepakati bersama secara nasional HMI tetap berkomitmen menjaga dan memperkuat amanat reformasi yang dahulu telah diperjuangkan oleh elemen masyarakat sipil terutama mahasiswa,” kata Zuhad Aji di Yogyakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga :  Datangi KPU Pusat, PB HMI MPO Serahkan Dukungan Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu

Ia melanjutkan, jika semangat utama dari gerakan reformasi itu ada dua, yaitu supremasi sipil dan anti korupsi. Dalam struktur kenegaraan kemudian semangat itu mewujud dalam bentuk undang-undang dan lembaga negara seperti KPK dan MK.

HMI percaya bahwa dengan tegaknya supremasi sipil dan budaya anti korupsi yang kuat akan menghantarkan Indonesia menuju cita-citanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

“Untuk itu maka kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) menyatakan sikap pertama, menolak Undang-Undang perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dibuat dengan mengabaikan pendapat dari publik,” tegasnya.

Selanjutnya poin kedua HMI menolak RUU Pertanahan yang dinilai belum menjawab semangat UU Pokok Agraria untuk melawan feodalisme dan kolonialisme.

Baca juga :  Legislator ini Dukung Banten jadi Ibu Kota Negara

“Ketiga, Menolak RUU KUHP yang mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat dan terkesan tidak berpihak pada kaum rentan,” paparnya.

Keempat, HMI menolak pemindahan ibukota negara ditengah keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan.

“Kelima, HMI menolak kenaikan iuran BPJS yang memberatkan kalangan menengah kebawah,” jelas Zuhad Aji.

Selanjutnya PB HMI menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan bangsa untuk aksi turun ke jalan secara damai mengkampanyekan penolakan kebijakan di atas.

“Semoga Presiden dan DPR mendengarkan aspirasi kita sebagai warga negara indonesia,” harapnya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!