Nasional

Singgung Asas Tunggal, Menko Polhukam Luhut Diminta Belajar ke Zaman Orba

Yogyakarta, EduNews.id— Pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi yang tidak mencantumkan ideologi Pancasila di Indonesia sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999 kin menuai kritika dari berbagai pihak. Pernyataan tersebut dinilai terlalu menggeneralisasi dan terkesan ahistoris, gagal paham terhadap perjalanan sejarah bangsa ini.

Pemerhati Sosial yang juga dosen Pendidikan Kewarga-negaraan di salah satu Kampus di Yogyakarta, DR Ahmad Sahide menilai, pernyatan Menteri Luhut tersebut perlu segera dikoreksi. Pasalnya, persoalan asas pancasila di era orde baru menjadi pelajaran bersama bagi bangsa saat ini.

“Pernyataan pak Menteri polhukam yang akan membubarkan ormas yang tidak mencantumkan pancasila sebagai asas perlu dikoreksi. Pak Menteri tentu paham bahwa di zaman orde Baru Soeharto, asas tunggal diberlakukan, tetapi justru banyak kebijakan politik orba yg bisa dikatakan tidak pancasilais, papar Ahmad Sahide ke EduNews.id, Kamis (2/6/2016).

Baca juga :  Soal Malam Lailatul Qodar, Ini Pesan MUI

Lulusan program Doktor Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengungkapkan, untuk menjadi warga negara Pancasilais tidak perlulah dengan mencantumkan pancasila sebagai asas dalam organisasi.

“Itu bukan jaminan. Di Indonesia banyak ormas-ormas yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai dasar, tetapi punya kontribusi besar dan penting dalam mewujudkan perubahan sosial. Baik itu yang begerak pada bidang pendidikan maupun yang lainnya” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dikutip dari salah satu media online, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi yang tidak mencantumkan ideologi Pancasila di Indonesia sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999.

Hanya saja Luhut tak merinci lebih jauh organisasi macam apa saja yang dimaksudnya. Apakah termasuk juga organisasi berideologi agama masuk kategori pernyataannya. Dia mengaku akan meminta kepada Menkumham dan Mendagri untuk mengecek aturan soal itu.

Baca juga :  Menkes Tak Setuju dengan Gagasan 'Revolusi Putih' Prabowo

“Kita semua harus akui dulu kalau ideologi kita Pancasila. Tidak boleh ada organisasi yang tidak mencantumkan Pancasila di dalamnya. Jika ada, sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999 bisa diproses untuk tidak diakui,” ucap Luhut di Bali, Rabu (1/6/2016).

Dia mengaku tidak ada toleransi jika ada organisasi yang tidak cantumkan ideologi Pancasila.

“Kita harus tegas terhadap itu atau ubah undang-undangnya. Kita hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak lebih tidak kurang,” ucap Luhut.

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com