Nasional

Sodik Mudjahid : Serius Tuntaskan Terorisme, Presiden Jokowi mesti Ganti Pimpinan BNPT, BIN dan Kapolri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menyampaikan rasa  prihatin atas berulang terusn aksi teror dan menyatakan  berduka atas korban “aksi aksi terorisme” di surabaya dan Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut menegaskan, jika dari sisi  agama, faham agama  radikal yang sering disebut fundamen terorisme, tidak mendapat tempat dalam agama agama dan ummat beragama di Indonesia

“Dari sisi budaya, terorisme berupa kekerasan apalagi ultra kekerasan tidak medapat tempat dalam budaya Indonesia yg damai, gotong royong bahkan lembut dan santun,” papar Sodik, dalam keterangannya ke edunews.id, Selasa (15/5/2018).

Selain itu, kata Sodik, dari sisi kelembagaan, organisasi terorisme bukan merupakan bagian dan tidak terkait dengan mainstrem organisasi keagamaan Islam di Indonesia seperti NU,Muhamadiyah, Persis,PUI,Al Irsyad,dan lainnya. Paham Pancasila adalah pandangan hidup, yang nilai dan usianya jauh lebih tua dan lebih mendalam dibanding dengan nilai dan usia terorisme di Indonesia. Dari sisi kekuatan dan pengalaman,aparat kemanan dan pertahanan RI  yakni  Polri dan terutama TNI, adalah kekuatan yang sudah sangat teruji berhasil  mengatasi berbagai gangguan keamanan didalam negeri mulai dari DI/TII sampai Gestapu PKI bahkan peperangan di Timor Timur.

Sehingga menurutnya, dengan kekuatan dan Pengalaman TNI /POLRI serta tidak adanya basis budaya dan basis agama bagi terorisme,  maka sesungguhnya persoalan penumpasan terorisme yang berulang kali  terjadi di Indonesia.

“hanya tergantung dari kebulatan  niat dan tekad pemerintah, dalam hal ini presiden untuk menumpas dan menghancurkannya, bukan bahkan mengelolanya,” tegas Sodik.

Wujud kebulatan  niat,tekad dan aksi Presiden, pemerintah dalam  menumpas dan menghancurkan terorisme di Indonesia, dimulai dengan permintaan komitmen dan kesanggupan, Pejabat pejabat terdepan dalam  penghancuran terorisme di Indonesia,  yakni Kepala BNPT,KAPOLRI,BIN,Panglima TNI dan lainnya.

Jika pejabat  tersebut menyanggupi untuk menghancurkan terorisme dalam jangka waktu tertentu, maka lanjutkan posisinya dan percayakan serta dukung dana dengan  fasilitasi kerja seperti selama ini mereka terima ditambah dukungan UU yang diperlukan.

“Sebaliknya, jika mereka tidak sanggup  menyatakan komitmen dan kesanggupannya utk menumpas dan menghancurkan terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka presiden  harus mencari dan meminta komitmen dan kesanggupan pejabat baru Kepala BNPT, KAPOLRI, Kepala BIN, dan Panglima TNI,” pungkasnya.

Selain kepada pejabat pejabat terdepan dalam  penumpasan dan penghancuran terorosme seperti disebutkan diatas (kapolri dll), pemerintah juga harus meminta komitmen dan kesanggupan pejabat yg terkait dengan  iklim terorisme spt Menag, Mendikbud,Mensos,Mendesa, Menteri KUKM,MUI,Dewan Gereja dan ormas islam.

“Hanya dengan kebulatan niat dan tekad yang 100 persen, serta langkah langkah kongkrit dan sungguh sungguh, rakyat percaya pemerintah bisa menumpas dan menghancurkan terorisme yang sudah berulang kali melakukan aksi biadab yang menyakiti rakyat dan bangsa Indonesia,” tutup Sodik.  | rls/edunews

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!