Ekonomi

Suka tidak Suka, Milenial Mesti Siap Tanggung Utang Negara, Kok Bisa ?

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Sejumlah pengamat menilai tumpukan utang negara akan merugikan masyarakat, khususnya kaum milenial di masa depan. Milenial disebut akan menanggung beban utang pemerintah yang jatuh tempo 20-30 tahun ke depan.

Peneliti dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak pada beberapa tahun ke depan atau menambah objek pajak untuk menambah penerimaan negara. Nantinya, penerimaan itu akan digunakan untuk membayar utang.

“Bayar utang kan salah satunya pakai pajak. Kalau beban semakin naik, maka konsekuensinya pungutan pajak ke depan semakin besar,” tutur Bhima dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (26/3/2021).

Jika tarif pajak naik atau objek yang terkena pajak bertambah, otomatis beban yang ditanggung masyarakat juga meningkat. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya masyarakat menambah jumlah tabungannya dari sekarang.

Baca juga :  Soal Moratorium Proyek Infrastruktur, ini Saran Indef

“Bagi generasi berikutnya beban utang akan diwariskan. Jadi utang pemerintah yang terbit tahun ini, jatuh tempo misalnya 30 tahun ke depan, ya artinya jadi tanggungan penduduk ke depan,” jelas Bhima.

Bukan cuma itu, beban utang yang meningkat juga akan membuat ruang belanja pemerintah kian sempit. Jika ada masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah, maka bisa berpengaruh terhadap pemangkasan gaji dan tunjangan.

Selain itu, beban utang juga akan berpengaruh terhadap kelanjutan proyek pemerintah. Artinya, bila ada pelaku usaha swasta yang bekerja sama dengan pemerintah terkait proyek tersebut, otomatis akan terkena dampaknya.

“Kelanjutan proyek pemerintah akan terganggu, dipangkas lah nilainya, delay (tertunda) pembayarannya,” imbuh Bhima.

Baca juga :  Sopir Taksi Online Diberi Kemudahan Penuhi Aturan

Sementara, ia mengklaim penggunaan utang pemerintah sejauh ini kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari sisi belanja dan kemampuan pemerintah dalam mendorong sisi produktif.

“Contohnya bisa pakai rasio bunga utang terhadap total belanja yang mencapai 19 persen pada 2021. Artinya, sebagian belanja belum direalisasikan sudah tersedot untuk bayar kewajiban utang tahun sebelumnya. Akhirnya ruang fiskal semakin sempit,” kata Bhima.

Lalu, efektif atau tidaknya penggunaan utang juga bisa dilihat dari debt to service ratio. Saat ini, posisinya sudah di atas 25 persen. “Posisinya sudah melebihi batas wajar negara berkembang,” imbuhnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com