News

Ternyata PNS tak pernah terima Laporan Pengelolaan Dana Pensiun

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengelolaan dana pensiun di Indonesia belum bisa disejajarkan dengan di Amerika Serikat melalui program 401 K. Peneliti Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara menjelaskan program dana pensiun 401 K di Amerika itu dipegang oleh manajemen investasi yang professional.

“Jadi PNS (di Amerika Serikat) dapatnya tinggi,” katanya, Selasa (20/3/2018). Bhima menjelaskan, di luar negeri skema pensiun juga bisa menggunakan model top up. Jadi PNS yang ingin mendapatkan dana pensiun besar sesuai keinginannya, bisa menambah iuran sendiri.

Program ini bisa dilakukan dengan syarat harus transparan. Misalnya PNS secara berkala mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun mereka. Sementara di Indonesia saat ini PNS tidak mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun yang mereka bayarkan setiap bulannya. “Mungkin karena potongan 4,75 persen itu dinilai kecil,” jelasnya.

Baca juga :  PNS Bolos Satu Hari Tak Dapat Tunjangan Satu Bulan

Jadi bagi PNS-nya sekalipun, tidak menuntut mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun mereka secara berkala setiap tahunnya. Optimalisasi pengelolaan dana pensiun tambahan pegawai swasta juga layak dicermati.

Sebagai gambaran, selain dana pensiun dasar yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, ada pula dana pensiun tambahan yang dikelola perusahaan dana pensiun. Setidaknya, ini bisa menjadi pembanding dengan skema pengelolaan dana pensiun PNS oleh PT Taspen.

Sebagai industri keuangan non bank, perusahaan pengelola dana pensiun wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasar data OJK, per Desember 2017 lalu ada 236 pengelola dana pensiun.

Total aset yang dikelola mencapai Rp 260,95 triliun, naik 10,4 persen atau Rp 24,67 triliun dibanding aset 2016 yang sebesar Rp 260,95 triliun. Dari total aset itu, mayoritas dialokasikan untuk investasi, yakni sebesar Rp 254,48 triliun.

Baca juga :  Bandingkan Soekarno-Nabi Muhammad, Kiai Ma'ruf Amin Minta Sukmawati Dimaafkan

Kemana saja dana itu dialokasikan? Rupanya, masih konservatif. Sebagai gambaran, porsi terbesar dialokasikan untuk deposito berjangka, yakni senilai Rp 67,00 triliun atau 26,3 persen.

Berikutnya, surat berharga pemerintah mendapat alokasi Rp 58,35 triliun (22,92 persen), lalu obligasi Rp 52,70 triliun (20,7 persen), saham Rp 31,61 triliun (12,42 persen), reksadana Rp 15,31 triliun (6,01 persen), sedangkan investasi di tanah dan bangunan sebesar Rp 6,48 triliun (2,5 persen).

Dengan skema pengelolaan dana yang konservatif tersebut, imbal hasil yang didapat pun memang tak begitu besar. Sepanjang 2017 lalu, OJK mencatat return on investment yang didapat perusahaan pengelola dana pensiun hanya ada di angka 7,4 persen. Jumlah imbal hasil itu lebih rendah dari yang sudah dicapai pada 2016, yakni 8,6 persen.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com