Nasional

Tolak Penetapan Revisi UU KPK, HMI MPO Cabang Bireuen Aksi di DPRK

HMI Cabang Bireuen menggelar aksi unjuk rasa yang menolak revisi undang-undang yang telah disetujui oleh anggota DPR dan Pemerintah, aksi tersebut digelar di halaman kantor DPRK Bireuen, Kamis, (19/9/2019).

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bireuen menggelar aksi unjuk rasa yang menolak revisi undang-undang yang telah disetujui oleh anggota DPR dan Pemerintah, aksi tersebut digelar di halaman kantor DPRK Bireuen, Kamis, (19/9/2019).

Ketua HMI MPO Cabang Bireuen, Syibran Malasi, mengatakan bahwa aksi yang digelar aktivis hijau hitam ini merupakan instruksi Pengurus Besar HMI yang secara tegas menolak pelemahan KPK lewat revisi Undang-undang tersebut.

“Kami mengajak seluruh pimpinan DPRK Bireuen untuk sama-sama menolak revisi UU dasar yang telah disetujui oleh DPR RI dan Presiden, karena kami nilai itu adalah alasan untuk melemahkan lembaga KPK”, tegas Syibran yang juga Kordinator Lapangan aksi.

Baca juga :  Adukan PLN ke BPKN, PBHMI : Ada kejanggalan Dibalik Padamnya Listrik!

Syibran menilai, tujuh poin tentang revisi UU KPK dapat melumpuhkan lembaga yang selama dinilai getol menangkapi koruptor tanpa pandang bulu.

“Kami kira di balik revisi UU KPK ada permainan aktor yang ingin melumpuhkan KPK, karena mereka takut setiap korupsi yang mereka lakukan terungkap”, Jelas Syibran Malasi.

Tujuh poin revisi UU KPK yang telah disetujui oleh pihak DPR RI dan Presiden di antaranya terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen, pembentukan dewan pengawas KPK, pelaksanaan fungsi penyadapan, mekanisme penertiban surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Baca juga :  HMI MPO : Jika Berpihak pada Pemberantasan Korupsi, Jokowi akan Terbitkan Perpu

Selanjutnya, kordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, selanjutnya mekanisme pengeledahan dan penyitaan, terakhir sistem kepegawaian KPK.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!