DAERAH

Wujudkan Pemerintahan Bersih, Danny Pomanto Minta KPK Kawal Pemerintahan Kota Makassar

SILATURAHMI. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (tengah) saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Satuan Tugas Wilayah IV Korsupgah KPK Niken Ariati (kanan) di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/3/21). foto: humas pemkot makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, meminta pengawalan tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Wilayah IV untuk mewujudkan pelayanan publik bersih dari indikasi korupsi.

“Saya rindu bertemu dengan Korsupgah, karena kami dalam mengembang tugas ini, tentunya seperti sebelumnya dalam lima tahun yang lalu kami bisa menjalankan tugas dengan selamat,” kata Danny Pomanto saat menerima kunjungan silaturahmi Korsupgah KPK Wilayah IV di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/3/21).

Di awal kepemimpinannya dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, Danny ingin ada keterlibatan KPK RI dalam membangun pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.

Baca juga :  Rachmawati : Masya Allah, Pungli Kelas Teri ditangkap, Korupsi BLBI dibiarkan, Jokowi Pencitraan

“Saya berharap saya bersama Ibu Fatma akan memimpin Kota Makassar dan kami mau mengakhiri tugas kami dengan selamat sekaligus memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan yang berjalan,” ujarnya.

Oleh karena itu, di dalam visi misinya, menyangkut reformasi birokrasi terpampang jelas kepemimpinan Danny-Fatma akan menuju pelayan publik bersih dari indikasi korupsi.

“Dulu waktu lima tahun lalu bebas korupsi, tapi yang membedakan periode kedua bebas indikasi korupsi. Dasarnya, indikasi itu mengandung praduga. Saya mau kata-kata praduga itu tidak muncul. Tetapi berdasarkan ukuran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Contoh, bagi seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang layak melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) itu wajib,” ucapnya.

Baca juga :  5.453 Personil Gabungan Siap Jaga Pesta Pernikahan Putri Jokowi

Danny menjelaskan, dengan visi ini, dasar awalnya adalah LHKPN. Jika tidak dilaporkan LHKPN secara benar, maka sudah ada menstrea di situ. Adapun, yang membedakan dengan periode sebelumnya, bersih dari indikasi korupsi.

“Pertemuan hari ini dengan KPK beda dengan sebelumnya. Hari ini pakai kata indikasi. Karena memang dalam kepemimpinan saya kita harus transparan, jadi dari indikasi pun kita harus hindari,” jelasnya.

Sementara, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati, mendukung penuh langkah Danny mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.

“Ini kan Pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,” sebutnya.

Baca juga :  Relawan Jokowi-JK: Copot Menaker Hanif Dhakiri!

Konsen Niken saat ini ada pada bukti keluaran sertifikat pada aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Karenanya, Ia berharap 2021 sertifikat setiap aset harus ada.

“Karena tahun lalu tak ada satu pun sertifikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” jelas Niken.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com