Buku

Untung Buntung Surplus Pekerja

Penyebab akhir dari seluruh perubahan sosial dan revolusi politik tidak terletak pada otak manusia, bukan juga pada pengamatan yang jernih atas kebenaran dan keadilan yang abadi, tetapi dalam perubahan corak produksi dan pertukaran. Anti-Dühring, Engels (1959:367)

Oleh: Janeska Mahardika*

BUKU, EDUNEWS.ID – Indonesia membludak populasi. Bom populasi itu telah didepan mata. Peristiwa ini latah disebut “bonus demografi”. Plh Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Ida Bagus Permana mengatakan, bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030, rata-rata dari populasi itu adalah kaum muda berkisar antara umur produktif (15-64 tahun) yang mencapai 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif usia 14 kebawa dan usia 65 tahun keatas (antara news.com). Populasi produktif bisa diandalkan sebagai lumbung penghasilan. Namun sayang kepadatan populasi tersebut akan terisi oleh sebagaian besar pekerja informal atau “pekerja rentan” bilamana negara dengan longgar memberi jalan masuk kepada ekonomi pasar – istilah demikian dikenal oleh tradisi Marxis dengan sebutan relative surplus population, yang mana kepentinganya untuk akumulasi modal pada tingkat perkembangan perekonomian kapitalis tertentu.

Bahkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan pekerja rentan secara global berjumlah antara 1,48 hingga 1,59 milyar jiwa, atau setara dengan separuh dari total angkatan kerja dunia, yang sebagian besar terletak dinegeri pinggiran atau “Dunia Selatan”. Tak syak lagi, Indonesia semakin lekat dengan bentuk negara neoliberal.

Pekerja informal, tidak hanya tersebar luas di hamparan belahan negeri, namun kehadiranya diaminkan baik oleh neolib sendiri maupun para kaum pendukung ekonom neoklasik. Kira-kira demikianlah sanggahan Muhtar Habibi, kemudian mempersoalkan klaim para pendukung neolib dan ekomom neoklasik seperti; W.W. Rostow, Michael Todaro dan Hernado de Soto yang berkeyakinan teguh tentang ‘keuntungan’ dari surplus pekerja. Para ekonom tersebut terpatri me-maf-humi; “pekerja informal cenderung akan mampu menjadi pengusaha mikro, mengembangkan usaha kecil untuk kemudian mengatrol mobilitas sosial vertikal mereka”. Tak hanya dengan itu, para ekonom neoklasik juga tak tanggung-tanggung berasumsi, bahwa negara harus memberikan akses seluas-luasnya bagi pasar agar pengusaha mikro bisa mengubah bisnis mereka ke pengaturan formal – dengan demikian secara otomatis menghilangkan perekonomian informal.

Nyatanya bibir tak semanis air tebu. MH berniat menyanggah klaim itu. Dan menyorot realitas Indonesia. Sejak era liberalisasi perekonomian global 1980an, mereka yang terlingkup pekerja informal; pekerja serabutan, pembantu rumah tangga yang tak dibayar, dan pekerja mandiri adalah golongan yang rentan dan kini jumlahnya mengalir kian deras. Akses mobilitas sosial mereka terbatas, kesempatan politik pun demikian. Negara semakin tak bergeming untuk turut mengintervensi ekspasnsi pasar. Neoliberal semakin canggih untuk berkesesuaian terhadap keberlimpahan surplus populasi relatif (kombinasi antara pengangguran dan proletariat informal dinegeri pinggiran), rekonfigurasi dinamika antara kelas dan negara mempengaruhi akumulasi domestik, sedangkan kekuatan kelas pekerja sendiri diharapkan agar dapat menaklukkan kapital. Begitulah sanggaan analisis Muhtar Habibi, senada dengan pernyataan Muhtar Habibi berikutnya; “Berakhirnya oil boom awal 1980an menandai habisnya bahan bakar kelas kapitalis domestik untuk mengamankan kepentingannya, sementara disisi lain membuka jalan bagi kapital asing untuk mulai turut menikmati kue ekonomi domestik lebih besar”.

MH membuka pintu pesimisme kita terhadap kebijakan ekonomi negara yang saat ini tengah berkembang. Tentang menggencarnya pembangunanisme infrastruktur rezim Jokowi. Bagai gayung bersambut, dibuku ini secara terang menjelaskan bagaimana kenikmatan akumulasi pinggiran mengalami pergeseran menuju pembagian kerja internasional. Reorganisasi neoliberal menggeser model akumulasi “pembangunanisme nasional” yang berdasar pada pembagian kerja nasional, menjadi “globalisme neoliberal pascakolonial” yang ditopang oleh pembagian kerja pada tataran konsep ekonomi neolib. Dua sektor, industri dan pertanian sebagai contoh yang dipilih oleh MH bagaimana peran pemerintah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi – yang tidak bisa menjaga keharmonisan kedua sektor diatas. Malah sebaliknya, ekstraksi terjadi pada surplus pertanian melalui dua mekanisme: penarikan pajak, manipulasi nilai tukar barang pertanian dan industri.

Prinsip-prinsip tersebut, dijalankan melalui monopoli perdagangan oleh negara, untuk membeli hasil pertanian dibawah harga pasar. Sedangkan hasil industri dijual diatas harga pasar. Pada tataran tersebut memunculkan bias kemunculan pekerja yang berlebihan, terhadap permintaan perkembangan baik pertanian maupun indsutri nasional – menjadi surplus populasi relatif yang tak terserap oleh ekonomi produktif.

Kontestasi juga turut mempengaruhi, antara kelas kapitalis nasional dan kapitalis asing yang ternyata menambah kompleksitas perjuangan klasik antara kelas pekerja dan kelas kapital. Seperti yang terbaca pada pola ekspansi neolib di Indonesia, bisa dilihat dalam bentuk “deindustrialisasi” (dalam hal ini Vedi R. Hadiz kurang sepakat dengan istilah “deindustrialisasi”, dan melihat bukan “deindustrialisasi” yang sedang terjadi melainkan perubahan profil lain industri manufaktur pada era 1990an yang mengarah ke industri pertambangan, yang kini memainkan peran). Pasca krisis ekonomi 1997-1998 turut mengacaukan ekonomi domestik, dan inilah detik-detik dimana MH jelaskan sebagai celah neolib masuk – sebagai dampak penyerapan pekerja di industri menurun yang mengakibatkan merebaknya pekerja rentan disektor informal. Dalam kondisi seperti ini, pekerja informal bukan hanya kehilangan peluang di sektor industri, melainkan mempengaruhi pendapatan, mobilitas sosial tertabas dan kesempatan politik terpinggirkan. Kasus “perampasan tanah” (land grabibing) turut serta menjadi objek bagi neolib memuluskan proses penyerapan dan penyingkiran pekerja. Bagi Hadiz dan Robison, eskalasi politik di era krisis 1997-1998 membawa keuntungan bagi para oligarkis untuk semakin menguatkan cengkramannya – yang sejak era Orde Baru dipelihara untuk menjadi penguasa dan dominasinya pada bidang perekonomian dalam konteks baru. Masa-masa inilah yang dimaksud oleh MH sebagai penyesuaian neolib jilid II.

Dan buku yang telah terbit dihadapan pembaca ini adalah naskah kecil yang bersumber dari tugas akhir MH semasa menempuuh pendidikan di Institute of Social Studies Belanda. Buku yang banyak melakukan analisis kualitatif maupun studi kepustakaan yang cukup komprehensif. Statistik data dari BPS adalah bagian dari kelengkapan studi MH dalam menganalisa penelitian tentang surplus pekerja pinggiran. MH menganalisa perkembangan surplus populasi relatif beracu pada sumber statistik data BPS 1985, 2009 serta sumber data Nazara tentang pekerja sektor informal di pedesaan dan perkotaan tahun 2005 dan 2009. Dalam statistik tersebut kita diperlihatkan, penyesuaian neolib menyumbang sekitar 45 juta populasi (70,29 % dari total angkatan kerja) angka itu secara mutlak melahirkan proletariat informal sebagai penyumbang besar surplus populasi relatif dengan rata-rata lebih dari 90%. Periode terbesar informal proletariat terjadi ditahun 1985 yang disumbang oleh pekerja mandiri dan pekerja tidak dibayar.

Apa boleh buat, populasi surplus pekerja yang berjubel ternyata malah membawa kemiskinan serta akses sosial terbatas, kekuasaan politik seutuhnya kini dipegang kendali oleh penguasa domestik, kapitalis rente dan para oligarkis. Dilain sisi ekstraksi dan monopoli pertanian begitu menonjol, pekerja informal berpotensi kuat mudah untuk dieksploitasi, sulit mendapatkan jaminan hukum apalagi kesehatan. Tak sedikit dari informal proletariat dimanfaatkan untuk mobilisasi kampanye politik baik parpol milik para oligarkis maupun kendaraan ormas keagamaan yang reaksioner. Informal proletariat adalah bagian dari surplus pekerja yang nasibnya diujung belati. Mengais sisa-sisa makanan, dan bekerja yang tak memberikan jaminan. Baik upah maupun waktu kerjanya. Lantas pertanyaanya apa yang masih tersisa untuk kelas pekerja? Buku ini sangat relevan dibaca bagi mereka yang peduli atas rangkaian gerak-gerik ekonomi politik –penyesuaian liberalisasi perekonomian Indonesia.

Janeska Mahardika, Pegiat di Social Movement Institute.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!